Opini, Edarinfo.com – Beberapa hari yang lalu, saya berkesempatan berdiskusi bersama teman-teman Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dalam sebuah kegiatan media talk yang diselenggarakan oleh PIKOM FISIP UMS. Tema yang diangkat terasa sederhana, tetapi justru penting untuk terus didiskusikan: algoritma dan manipulasi opini.
Sekilas, kita mungkin berpikir bahwa era digital adalah era kebebasan, siapa saja bisa berbicara tentang apa saja. Namun, di balik kebebasan itu, ada satu hal yang sering luput kita sadari: ruang digital tidak pernah benar-benar netral.
Apa yang kita lihat di media sosial hari ini bukanlah representasi utuh dari realitas, melainkan hasil kurasi algoritma. Setiap konten yang muncul di beranda kita telah melalui proses seleksi yang didasarkan pada perilaku digital kita, apa yang kita sukai, bagikan, komentari, bahkan seberapa lama kita berhenti pada suatu unggahan.
Dengan kata lain, algoritma bekerja seperti cermin: ia memantulkan apa yang ingin kita lihat, bukan apa yang perlu kita ketahui.
Algoritma dan Ruang Manipulasi Opini
Di sinilah persoalan dimulai. Alih-alih memperluas wawasan, algoritma justru sering mempersempit perspektif. Kita terjebak dalam apa yang disebut sebagai echo chamber, sebuah kondisi di mana kita hanya disuguhi informasi yang sejalan dengan keyakinan kita.
Akibatnya, ketika berhadapan dengan pandangan yang berbeda, ruang digital tidak lagi menjadi arena dialog, melainkan berubah menjadi medan pertahanan. Perbedaan tidak lagi dipahami, tetapi dihindari.
Dalam situasi seperti ini, kebenaran tidak lagi dicari, melainkan dipilih. Kita cenderung mempercayai informasi yang sesuai dengan preferensi pribadi tanpa benar-benar menguji validitasnya. Opini pun dengan mudah menjelma menjadi “fakta” versi masing-masing.
Lebih mengkhawatirkan lagi, algoritma bukanlah entitas netral yang berdiri sendiri. Ia dapat dimanfaatkan, bahkan direkayasa oleh pihak-pihak tertentu untuk membentuk opini publik. Dalam konteks demokrasi, kondisi ini membuka ruang manipulasi yang sangat besar.
Hari ini, kita menyaksikan bagaimana hoaks, disinformasi, dan propaganda digital menyebar dengan begitu cepat. Tidak jarang, informasi yang salah justru lebih viral dibandingkan fakta. Alasannya sederhana: emosi lebih mudah dijual daripada kebenaran. Konten yang memicu kemarahan, ketakutan, atau kebencian cenderung mendapatkan interaksi lebih tinggi, dan algoritma akan terus mendorong konten semacam itu ke permukaan.
Dalam kondisi seperti ini, demokrasi menghadapi tantangan serius. Idealnya, demokrasi dibangun di atas rasionalitas publik, di mana warga mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar dan pertimbangan yang matang. Namun, di era digital, rasionalitas itu sering kali tergeser oleh arus informasi yang bias dan manipulatif.
Inilah wajah baru pertarungan politik hari ini. Ia bukan lagi sekadar adu gagasan, tetapi juga adu strategi dalam mengelola persepsi publik. Opini tidak lagi terbentuk secara organik, melainkan dapat direkayasa melalui distribusi konten yang terstruktur.
Sering kali, publik tidak menyadari bahwa apa yang mereka yakini sebagai “pandangan pribadi” sebenarnya adalah hasil dari paparan informasi yang telah dipolarisasi sedemikian rupa.
Lalu, di mana posisi kita sebagai pengguna?
Pertanyaan ini penting. Sebab, kita sering merasa hanya sebagai penonton dalam arus besar ini. Padahal, setiap tindakan kita di ruang digital, klik, like, share adalah bagian dari mekanisme yang memperkuat algoritma itu sendiri. Kita bukan hanya konsumen informasi, tetapi juga aktor yang ikut menentukan arah distribusinya.
Literasi Digital sebagai Bentuk Perlawanan
Di titik inilah literasi digital menjadi sangat penting. Ia tidak cukup dimaknai sebagai kemampuan menggunakan teknologi, tetapi harus dibarengi dengan kemampuan berpikir kritis: mempertanyakan informasi, melakukan verifikasi, dan menahan diri sebelum menyebarkan sesuatu.
Literasi digital adalah kesadaran bahwa tidak semua yang viral itu benar, dan tidak semua yang sering muncul itu penting.
Karena itu, tradisi intelektual harus terus dijaga, terutama di kalangan mahasiswa. Mahasiswa tidak boleh hanya menjadi konsumen pasif yang menerima informasi apa adanya. Mereka harus hadir sebagai kekuatan kritis yang mampu membaca realitas secara lebih dalam dan jernih.
Masyarakat yang literat secara digital tidak mudah digiring oleh opini yang dimanipulasi, tidak cepat terprovokasi oleh narasi yang menyesatkan, serta lebih mampu mengambil keputusan berdasarkan informasi yang terverifikasi.
Dengan kata lain, literasi digital bukan hanya soal kecakapan individu, tetapi juga tanggung jawab kolektif dalam merawat ruang publik yang sehat, rasional, dan berintegritas.
Menjaga Nalar di Tengah Banjir Informasi
Demokrasi digital tidak akan runtuh semata karena teknologi, tetapi bisa runtuh karena kelengahan kita sendiri. Ketika publik kehilangan kemampuan membedakan antara fakta dan opini, antara informasi dan manipulasi, maka demokrasi hanya akan menjadi prosedur tanpa substansi.
Masa depan demokrasi, pada akhirnya, tidak hanya ditentukan oleh sistem politik, tetapi juga oleh kualitas kesadaran masyarakatnya.
Kita mungkin tidak bisa sepenuhnya mengendalikan algoritma. Namun, kita selalu punya kendali atas cara kita meresponsnya. Kita bisa memilih untuk tidak mudah terprovokasi, tidak tergesa-gesa menyebarkan informasi, dan tetap membuka diri terhadap pandangan yang berbeda.
Di tengah arus deras informasi yang tak pernah berhenti, menjaga nalar agar tetap hidup adalah bentuk tanggung jawab paling sederhana sekaligus yang paling penting sebagai warga dalam demokrasi digital.
Penulis, Hamka Pakka (Jurnalis Edarinfo.com)