Piru,Maluku,Edarinfo.com – Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menghadapi kendala serius dalam penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2025.
Keterlambatan ini disebabkan oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum memenuhi persyaratan review progres capaian fisik dan keuangan tahap III tahun 2024. Dampaknya signifikan terhadap pembangunan infrastruktur, perekonomian lokal, dan kesejahteraan masyarakat, demikian disampaikan Inspektur Daerah Kabupaten SBB, Indra Maruapey, kepada sejumlah media di ruang kerjanya, Selasa (3 Juni 2025).
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten SBB, Siti Khodija, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya pada Selasa 3 Juni 2015 mengungkapkan OPD yang belum menyelesaikan persyaratan review tersebut.
Mereka adalah Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, dan RSUD Piru. Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perikanan, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3KB) telah menyelesaikan kewajiban mereka.
Akibat keterlambatan ini, sejumlah proyek pembangunan di SBB tertunda, berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi dan kerugian bagi kontraktor lokal.
Daya beli masyarakat juga menurun, memperlambat pertumbuhan ekonomi regional. Lebih jauh, keterlambatan ini mengirimkan sinyal negatif kepada investor, mengurangi minat investasi baru, khususnya di sektor infrastruktur pendidikan yang krusial untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tertundanya investasi di sektor ini mengancam pembangunan jangka panjang SBB.
Keterlambatan penyaluran DAK Fisik 2025 ini merupakan masalah serius yang berdampak buruk terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat SBB. Pemerintah Daerah Kabupaten SBB harus segera bertindak tegas dan efektif untuk mengatasi masalah ini dan mencegah dampak yang lebih buruk di masa mendatang.
Penyerapan anggaran DAK Fisik dan Dana Alokasi Umum (DAU), khususnya untuk belanja modal dan hibah barang, merupakan kunci untuk mendorong transaksi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di SBB. Ketegasan dan koordinasi yang baik antar instansi sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan ini.(*)