Jakarta,Edarinfo.com-Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Provinsi Maluku, menghadapi tantangan serius akibat pencabutan status 11 dusun/desa persiapan oleh Pemerintah Provinsi Maluku.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Bupati Ir. Asri Arman, bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) SBB, menggelar pertemuan krusial dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa .Selasa 27 Mei 2025.
Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam mencari solusi yang komprehensif. Pencabutan status tersebut menimbulkan kekhawatiran akan terhambatnya akses masyarakat terhadap layanan publik esensial, seperti kesehatan dan pendidikan, serta berdampak negatif pada perekonomian lokal di 11 dusun/desa yang terdampak.
Fokus utama pertemuan adalah kajian mendalam atas dampak pencabutan status. Analisis detail terhadap alasan pencabutan dan konsekuensi bagi masyarakat menjadi prioritas utama.
Bupati SBB dan Dirjen Bina Pemerintahan Desa berkomitmen untuk menemukan solusi konkrit dan berkelanjutan yang memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.
Kehadiran DPRD SBB dalam pertemuan ini menunjukkan komitmen bersama untuk menyelesaikan permasalahan ini secara terpadu dan representatif.
Langkah selanjutnya akan melibatkan koordinasi intensif antara Pemerintah Kabupaten SBB, Pemerintah Provinsi Maluku, dan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan solusi yang tercapai efektif dan berkelanjutan.(*)