Soppeng, Edarinfo.com – Dugaan tindak kekerasan yang melibatkan Ketua DPRD Kabupaten Soppeng terhadap seorang pejabat struktural pemerintah daerah menuai perhatian publik. Peristiwa tersebut dinilai tidak hanya menyangkut persoalan individu, tetapi juga berdampak pada citra lembaga legislatif serta kepercayaan masyarakat terhadap etika kepemimpinan di tingkat daerah.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua PD PM Soppeng yang juga akademisi Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Ilham Hidayat, menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan, baik verbal maupun fisik, tidak dapat dibenarkan, terlebih jika dilakukan oleh pejabat publik.
“Pejabat publik memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi teladan dalam menjunjung nilai kemanusiaan, etika, dan supremasi hukum. Kekerasan bukanlah cara yang dibenarkan dalam menyelesaikan persoalan apa pun,” ujar Ilham dalam keterangannya, Senin, 05/01/25.
Ia menilai, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki posisi strategis dalam menjaga kualitas demokrasi lokal. Oleh karena itu, perilaku pimpinan DPRD akan selalu menjadi sorotan publik karena dianggap merepresentasikan wajah lembaga dan kualitas kepemimpinan daerah.
Menurut Ilham, dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pejabat publik tidak hanya dituntut patuh pada aturan hukum, tetapi juga menjunjung tinggi etika, pengendalian diri, serta mengedepankan penyelesaian masalah secara dialogis dan beradab.
“Kekuasaan sejatinya adalah amanah, bukan alat untuk menunjukkan dominasi. Jika dugaan kekerasan ini terbukti, maka hal tersebut merupakan kegagalan dalam menjalankan kepemimpinan yang beretika dan berkeadaban,” jelasnya.
Meski demikian, Ilham mengingatkan pentingnya menjunjung asas praduga tak bersalah. Ia menekankan bahwa proses hukum harus berjalan secara profesional, objektif, dan transparan tanpa intervensi pihak mana pun.
“Penanganan kasus ini sepenuhnya harus diserahkan kepada aparat penegak hukum. Proses hukum yang adil penting tidak hanya untuk mengungkap kebenaran, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara,” katanya.
Ia juga menyoroti peran kepolisian dalam memastikan penegakan hukum dilakukan secara setara tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang. Menurutnya, hal tersebut merupakan fondasi utama keadilan dalam negara hukum.
Sebagai bagian dari elemen pemuda, Ilham berharap peristiwa ini dapat menjadi pembelajaran bersama bagi seluruh pejabat publik agar senantiasa mengedepankan etika, rasionalitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia dalam menjalankan tugasnya.
“Masyarakat perlu tetap kritis dan objektif dalam mengawal proses hukum yang berjalan. Kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat hanya bisa terjaga jika integritas, keteladanan, dan supremasi hukum benar-benar ditegakkan,” pungkasnya. (*)