Maros, Edarinfo.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Butta Salewangang Maros menyatakan kondisi sosial, hukum, dan pemerintahan di Kabupaten Maros dalam keadaan darurat. Melalui pernyataan resmi, HMI menyoroti tingginya angka kriminalitas, lemahnya penegakan hukum, hingga dugaan penyalahgunaan anggaran desa yang diduga melibatkan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (ABDESI) dan Aparat Penegak Hukum (APH).
“Maros hari ini menghadapi ancaman serius yang tidak hanya menyasar fisik masyarakat, tetapi juga merusak sistem hukum dan integritas aparat,” ujar Ketua Umum HMI Cabang Maros, Muhammad Taufiq Hidayat.
Menurut HMI, kejahatan jalanan meningkat di berbagai wilayah tanpa respons signifikan dari Polres Maros. Padahal, secara konstitusional, kepolisian bertanggung jawab menjaga keamanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945.
HMI juga menyoroti kegiatan “Penyuluhan Hukum” yang digelar ABDESI bersama APH dan APIP pada 19–21 Mei 2025 di Hotel Gammara, Makassar. Kegiatan tersebut diduga sarat kepentingan elit dan tidak memberi manfaat nyata bagi masyarakat desa, meski menggunakan dana APBDes sebesar Rp4,5 juta per peserta dari sekitar 80 desa.
“Ini bentuk pemborosan anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan dan kesejahteraan warga desa,” tegas Ketua Badko HMI Sulsel, Miftahul Chair.
Selain itu, HMI juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap sektor sumber daya alam dan perdagangan di Maros. Hal ini membuka ruang bagi praktik ilegal seperti tambang tak berizin, peredaran rokok ilegal, dan penimbunan solar subsidi.
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, HMI menyampaikan empat tuntutan:
• Mendesak Polres Maros bertindak profesional menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat.
• Membentuk tim khusus penanganan kejahatan jalanan.
• Memberikan klarifikasi terbuka terkait keterlibatan Polres Maros dalam kegiatan penyuluhan hukum bersama ABDESI.
• Menertibkan seluruh usaha ilegal, khususnya pertambangan, distribusi BBM, dan rokok ilegal.
“Jika tuntutan ini diabaikan, lebih baik Kapolres Maros dicopot atau mengundurkan diri,” ujar Jenderal Lapangan aksi, Hasruli.
Aksi demonstrasi HMI ini sempat diwarnai insiden pemukulan oleh oknum kepolisian di depan Mapolres Maros.(*)