Edarinfo.com–Ironi, mungkin itu kalimat yang tepat merepresentasikan Desa Mungkin (salah satu desa di wilayah Sumbawa Besar) melalui pundak kepemimpinan Pemerintah Sumbawa dibawah Bupati H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviani, gelagatnya membawa suasana baru bagi masyarakat Sumbawa Besar tidak terkecuali masyarakat Desa Mungkin. Datang dengan tagline besarnya mengaungkan “Sumbawa Gemilang Berkeadaban” sebagai representasi kebutuhan dan jawaban untuk daerah dan persoalan yang terjadi di masyarakat.
Namun berbanding jauh tagline representasi cita-cita tampuk kepemimpinan melihat ke Desa Mungkin yang begitu kontras jelas kemiskinan dan krisis akan pelayanan dan akses infrastruktur sebegaimana daerah-daerah di sekitarnya dalam hal ini cakupan Kabupaten Sumbawa sendiri.
Persoalan inilah representasi ketimpangan sosial dan ekonomi yang terukur dibawah kepemimpinan bupati kali ini, sebab hampir setiap tahun masyarakat baik secara kolektif kolegial maupun perwakilan gerakan kelompok organisasi kemasyarakatan maupun mahasiswa asli daerah melaporkan hal tersebut namun nihil hanya sampai ruang-ruang audiensi.
Masyarakat patut berduka atas banyaknya fakta yang terjadi di Desa Mungkin ini, Desa yang pernah dikunjungi oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat beberapa masa lalu, namun tidak ada kado baik yang setelahnya sampai ke tangan masyarakat sebagai jawaban dari problem-problem diatas.
Tagline cita-cita “Sumbawa Gemilang yang Berkeadaban” masih menjadi lembaran kosong tanpa catatan kongrit yang diterima masyarakat Sumbawa spesifiknya dalam hal ini Desa Mungkin yang begitu butuh perhatian khusus dan tegas dari pemerintah Sumbawa. Desa yang kemudian sampai saat ini termarjinalkan.
Mengacu pada undang-undang no 6 tahun 2014 sudah ditegaskan bahwa pendekatan yang digunakan dalam proses bangun desa yakni “Desa Membangun” dan “Membangun Desa” menegaskan integritas dalam proses dan prioritas pembangunan.
Namun, realitas menegaskan bahwa pemerintahan Sumbawa yang tidak bermoral dimana imposisi (menepikan perhatian pembangunan) dalam hal ini nampak jelas terhadap Desa Mungkin sendiri hingga mematikan emansipasi masyarakat, menghambat pengembangan potensi desa dalam melakukan pengembangan. Hal ini telah terjadi mengitu rutin dari tahun ke-tahun. Masyarakat yang melakukan pengaduan dan komunikasi kuntural juga institusional sia-sia dirasa dengan sebalikanya marginalisasi yang semakin masif dirasa masyarakat Desa Mungkin dari pemerintahan kali ini.
Perubahan dan kemajuan itu tidak selesai dengan landasan inisiasi pemimpin dan pemerintah namun memiliki akselerasi dengan gerak masyarakat yang ingin perubahan itu sendiri, dari itu pemerintahan Sumbawa harus menyadari hal ini dan segera mengadakan gerak akselerasi kongrit progresif saat ini dan kedepannya.
Penulis : Andri Ariansyahputra, Muda Penggerak Desa Mungkin-SBW