Jakarta, Edarinfo.com – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menyoroti temuan ribuan dapur fiktif dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta rendahnya serapan anggaran. Kondisi ini dinilai mencerminkan lemahnya sistem verifikasi dan tata kelola yang berpotensi menggagalkan tujuan utama program.
Sekretaris Jenderal BPP HIPMI, Anggawira, menegaskan MBG merupakan agenda strategis Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, hambatan pelaksanaan harus segera diselesaikan.
“Indikasi dapur fiktif ini bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat tujuan besar MBG. Ditambah serapan anggaran yang rendah, ini memperlihatkan adanya bottleneck dalam sistem. HIPMI mendorong perbaikan menyeluruh, termasuk digitalisasi verifikasi dan transparansi data,” ujar Anggawira.
HIPMI mengidentifikasi sejumlah masalah mendesak, mulai dari keterbukaan informasi jumlah dapur sesuai kebutuhan, pengendalian lokasi untuk mencegah tumpang tindih, hingga pengaturan zonasi sekolah penerima manfaat. Selain itu, penguatan rantai pasok bahan baku dan pendirian kantor permanen BGN di kabupaten/kota juga dianggap krusial.
Menurut HIPMI, keterlibatan petani, UMKM pangan, dan sektor logistik lokal menjadi kunci agar pasokan bahan pangan lebih stabil dan efisien. “MBG jangan dipandang hanya sebagai proyek distribusi makanan, melainkan investasi gizi jangka panjang sekaligus penggerak ekonomi rakyat,” tambah Anggawira.
Sebagai organisasi pengusaha muda terbesar di Indonesia, HIPMI menegaskan siap menjadi mitra strategis pemerintah untuk memastikan program MBG berjalan transparan, akuntabel, serta berbasis teknologi guna menekan potensi penyimpangan.
HIPMI optimistis, dengan langkah perbaikan tepat, MBG bisa menjadi salah satu warisan besar dalam pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.(*)