Seram Bagian Barat, Edarinfo.com-Penilaian kinerja kepala daerah, meliputi Bupati, Gubernur, dan Walikota, memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berbasis bukti empiris, bukan sekadar penilaian prematur berdasarkan pencapaian jangka pendek. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Umum Himpunan Pemuda Mahasiswa Huamual Barat (HIPPMAHB), Bapak Sahril Musli, S.H., dalam siaran persnya pada hari Rabu, 25 Juni 2025.
Sahril Musli menyatakan bahwa menyimpulkan kegagalan seorang kepala daerah berdasarkan periode waktu singkat, seperti 100 hari, satu tahun, atau dua tahun, merupakan kesimpulan yang tidak objektif dan kurang berdasar. Evaluasi yang adil dan akurat hanya dapat dilakukan setelah berakhirnya masa jabatan lima tahun, dengan mempertimbangkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Beliau lebih lanjut Musli menjelaskan bahwa desakan pengunduran diri Bupati setelah masa jabatan baru berjalan empat bulan merupakan reaksi yang terburu-buru dan tidak mempertimbangkan kompleksitas tantangan pemerintahan. Kondisi keuangan daerah yang terbatas, ditambah dengan efisiensi transfer dana dari pemerintah pusat, menuntut strategi yang cermat dan bertahap dalam penentuan prioritas pembangunan. Tuntutan pengunduran diri pada tahap awal pemerintahan berpotensi mengganggu stabilitas dan menghambat proses pembangunan daerah.
Kebebasan berpendapat dan kritik konstruktif merupakan pilar demokrasi. Namun, kritik tersebut harus didasarkan pada data yang valid dan analisis yang rasional, bukan narasi politis yang bertujuan untuk menciptakan ketidakstabilan. Desakan pengunduran diri tanpa argumentasi yang kuat dapat berdampak negatif terhadap seluruh masyarakat.
Sebagai alternatif dari tindakan yang kontraproduktif, Sahril Musli mendorong pengawasan dan kontrol sosial yang konstruktif. Pemerintah daerah membutuhkan dukungan dan arahan, bukan gangguan yang menghambat kinerja. Apabila terdapat kebijakan yang dinilai kurang tepat, kritik hendaknya disampaikan dengan data dan bukti yang meyakinkan. Menyatakan kegagalan pemerintahan berdasarkan durasi waktu yang singkat merupakan penilaian yang tidak ilmiah dan tidak bertanggung jawab.
Oleh karena itu, Sahril Musli mengajak seluruh komponen masyarakat, khususnya pemuda SAKA Mess Nusa, untuk berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan Bupati Asri-Selvinus. Mari kita berkontribusi positif melalui ide dan gagasan yang konstruktif demi kemajuan Kabupaten SAKA Mess Nusa. Dengan kerja sama dan pendekatan yang rasional, kita dapat membangun daerah menuju arah yang lebih baik.(*)