Oleh: Deden Siolimbona
Opini,Edarinfo.com-Dalam dinamika pemerintahan demokratis, opini publik memegang peranan penting. Namun, menilai kinerja kepala daerah semata-mata berdasarkan capaian 100 hari pertama kepemimpinan merupakan pendekatan yang terlalu sempit dan berpotensi menyesatkan. Seratus hari hanyalah sebuah titik awal, bukan ukuran keberhasilan yang komprehensif. Kepemimpinan yang efektif membutuhkan perencanaan yang matang, proses implementasi yang bertahap, dan dampak jangka panjang yang berkelanjutan. Mengukur keberhasilan dalam kurun waktu yang demikian singkat dapat mengabaikan kompleksitas pembangunan daerah dan mengabaikan kerja keras yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan jangka panjang.
Kepala daerah dipilih untuk memimpin selama satu periode kepemimpinan yang utuh, bukan hanya untuk periode singkat. Pembangunan daerah, perubahan sistem, dan peningkatan layanan publik membutuhkan strategi yang terencana, proses konsolidasi yang efektif, dan implementasi bertahap yang berorientasi pada masa depan. Oleh karena itu, publik yang cerdas hendaknya tidak terjebak pada opini-opini sesaat yang bersifat sementara, melainkan memberikan ruang dan waktu yang cukup bagi pemerintah daerah untuk menjalankan program pembangunannya secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Seratus hari pertama kepemimpinan lebih tepat diartikan sebagai masa transisi, konsolidasi, dan perencanaan strategis. Pada periode ini, kepala daerah fokus pada penyusunan arah pembangunan, penguatan koordinasi antar lembaga pemerintahan, dan perancangan program-program strategis yang akan diimplementasikan selama masa jabatannya. Oleh karena itu, menilai keberhasilan kepemimpinan hanya berdasarkan capaian pada periode awal merupakan pendekatan yang tidak bijaksana.
Di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), harapan masyarakat akan perubahan dan kemajuan daerah selalu menjadi pendorong bagi setiap pemimpin yang terpilih. Namun, dalam mengevaluasi kinerja kepala daerah, penting untuk bersikap adil dan objektif. Meskipun isu “100 hari kerja” sering menjadi sorotan, penilaian tersebut tidak mampu merepresentasikan keseluruhan kerja nyata yang telah dilakukan. Pembangunan daerah, khususnya di SBB yang memiliki tantangan geografis dan keragaman kebutuhan masyarakat yang kompleks, membutuhkan waktu dan proses yang jauh lebih panjang daripada seratus hari.
Keberhasilan kepemimpinan di SBB seharusnya diukur berdasarkan hasil nyata yang terwujud selama satu periode kepemimpinan. Indikator keberhasilan yang lebih relevan meliputi peningkatan akses pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur yang merata, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Keberhasilan tersebut haruslah berakar pada kearifan lokal dan semangat gotong royong.
Sebagai masyarakat SBB, kita memiliki tanggung jawab untuk mendukung dan mengawasi pemerintahan daerah secara konstruktif. Edukasi publik sangat penting untuk membentuk pemahaman yang komprehensif tentang proses pembangunan daerah yang memerlukan waktu dan kesabaran. Kita perlu mendorong kepemimpinan yang berfokus pada pembangunan jangka panjang, bukan hanya pada pencapaian popularitas dalam waktu singkat. Mari kita dukung kepemimpinan yang bekerja keras dan berdedikasi untuk kemajuan SBB, bukan hanya untuk 100 hari, melainkan untuk masa depan yang lebih baik.(*)