Jakarta, Edarinfo.com– Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty , mendesak pemerintah untuk memperkuat hilirisasi sektor perikanan dan memastikan stabilitas pasokan ikan nasional. Hal tersebut di ungkapkan dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kamis, 17/02/25.
Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya perikanan yang lebih optimal guna mendukung industrialisasi dan ketahanan pangan.
Kelangkaan Ikan di Sentra Produksi
Saadiah menyoroti kelangkaan ikan di beberapa daerah yang seharusnya menjadi lumbung perikanan nasional, seperti Ambon dan Makassar.
“Dari data KKP, produksi ikan Januari-Maret 2025 diperkirakan mencapai 3,06 juta ton. Namun, kota-kota seperti Makassar, Ambon, Palembang, dan Surabaya berpotensi mengalami kekurangan pasokan. Ini anomali yang perlu dijelaskan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu memperkuat konsep Giant Cold Storage agar rantai pasok perikanan lebih stabil dan distribusi ikan merata ke seluruh wilayah.
“Hilirisasi hasil perikanan harus sejalan dengan visi Presiden Prabowo dalam Asta Cita kelima, yaitu industrialisasi sumber daya alam. Ini kesempatan untuk memperkuat ketahanan pangan berbasis perikanan,” tambahnya.
Sanksi Pagar Laut Dinilai Belum Efektif
Dalam rapat tersebut, Saadiah juga menilai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terkait pelanggaran pagar laut di Tangerang dan Bekasi.
“KKP telah menetapkan sanksi administratif bagi pelaku pagar laut ilegal dengan denda Rp48 miliar. Namun, apakah sanksi ini cukup memberikan efek jera? Apakah ada kebijakan baru untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan?” tanyanya.
Subsidi BBM dan Keberlanjutan Nelayan
Terkait kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), Saadiah menegaskan bahwa persoalan ini berpengaruh langsung terhadap pasokan ikan.
“Dalam alokasi perlindungan sosial, subsidi BBM nelayan mencapai 19,41 juta kiloliter. Bagaimana KKP berkoordinasi dengan Pertamina agar nelayan benar-benar mendapatkan akses BBM bersubsidi?” tegasnya.
Peran KKP dalam Program Makan Bergizi Gratis
Selain itu, Saadiah meminta kejelasan mengenai keterlibatan KKP dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggarkan sebesar Rp71 triliun.
“Bagaimana pola pengaturan dan tata kelola pasokan ikan untuk program ini? Dari mana sumber ikannya, bagaimana pembiayaan dan mekanisme distribusinya?” katanya.
Pemerintah Diminta Fokus pada Hilirisasi dan Distribusi
Menutup pernyataannya, Saadiah menekankan bahwa sektor kelautan dan perikanan memiliki peran strategis dalam ketahanan pangan dan ekonomi nasional.
“Kami ingin memastikan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga distribusi dan hilirisasi. Ini penting agar nelayan sejahtera dan masyarakat mendapatkan akses pangan bergizi dengan harga stabil,” tutupnya.(*)