Makassar, Edarinfo.com – Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Himpunan Mahasiswa Islam (LKBHMI) Cabang Makassar mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk segera mengusut dugaan tindak pidana korupsi pada dana aspirasi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) dan program bedah rumah di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan.
Dugaan tersebut disebut menyeret nama mantan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III, Sarce Bandaso, bersama sejumlah elite politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di wilayah Luwu Raya dan Tana Toraja.
Sekretaris Direktur LKBHMI Cabang Makassar, Andi Arham, mengatakan pihaknya akan terus mengawal proses hukum atas dugaan penyalahgunaan anggaran yang dinilai merugikan masyarakat.
“Pengawalan ini merupakan bentuk kontrol sosial terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran negara. Indikasi yang muncul mencakup dugaan pengondisian proyek, penyalahgunaan anggaran, hingga pungutan fee yang mencederai kepercayaan publik,” ujarnya, Kamis (7/5/2026).
Ia juga meminta Kejati Sulsel mengambil langkah konkret dengan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang diduga terlibat. Selain itu, lembaga tersebut juga mendesak agar aliran dana proyek diusut secara transparan dan proses hukum dijalankan tanpa tebang pilih.
Tak hanya itu, pihaknya juga meminta Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulsel melakukan audit dan pemeriksaan terhadap elite partai di wilayah Luwu Raya dan Tana Toraja yang diduga memiliki keterkaitan dengan program tersebut.
Kepala Kejati Sulsel turut didorong untuk melakukan supervisi terhadap jajaran Kejaksaan Negeri di Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja, dan Toraja Utara agar proses penanganan perkara berjalan maksimal dan independen.
Menurut Andi Arham, lambannya penanganan kasus yang melibatkan elite politik dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
“Penegakan hukum harus berdiri di atas prinsip keadilan dan tidak tunduk pada kekuasaan. Jika penanganan kasus terus lamban dan tumpul terhadap elite kekuasaan, maka gelombang perlawanan masyarakat akan terus menguat,” tegasnya.
Arham melalui LKBHMI Cabang Makassar menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus tersebut hingga terdapat kepastian hukum yang transparan, adil, dan terbuka bagi publik. (*)