Tanggerang, Edarinfo.com – Perisai Demokrasi Bangsa Kota Tangerang menggelar Seminar Nasional bertema Penguatan Pengawasan Partisipatif dalam Menjaga Integritas Demokrasi pada Kamis, 29 Januari 2026. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang dan menjadi ruang refleksi sekaligus konsolidasi gerakan masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia.
Seminar ini dihadiri oleh berbagai elemen, mulai dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Cipayung Plus, Organisasi Kepemudaan (OKP), aktivis, masyarakat sipil, mahasiswa, hingga penyelenggara pemilu. Kehadiran beragam kelompok tersebut menunjukkan besarnya kepedulian publik terhadap masa depan demokrasi yang tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga substansial, berkeadilan, dan berpihak pada rakyat.
Dalam forum tersebut, para narasumber menegaskan bahwa pengawasan partisipatif merupakan pilar penting dalam sistem demokrasi modern. Hal ini menjadi semakin relevan di tengah kompleksitas politik elektoral, maraknya disinformasi di ruang digital, serta potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam setiap tahapan pemilu.
Ketua Perisai Demokrasi Bangsa Kota Tangerang, Fahrizal, S.H., dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengawasan demokrasi tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab lembaga negara semata. Menurutnya, pengawasan harus tumbuh sebagai gerakan kolektif masyarakat.
“Demokrasi tidak hanya diukur dari seberapa sering pemilu diselenggarakan, tetapi dari seberapa kuat kontrol rakyat terhadap kekuasaan. Pengawasan partisipatif adalah manifestasi nyata dari kedaulatan rakyat,” ujarnya.
Dalam diskusi panel, para narasumber juga menyoroti sejumlah tantangan serius dalam pengawasan pemilu di era digital. Di antaranya praktik politik uang, politisasi birokrasi, penyebaran hoaks, serta masih rendahnya literasi politik di kalangan masyarakat. Kondisi tersebut dinilai dapat menggerus integritas demokrasi jika tidak diimbangi dengan keterlibatan publik yang aktif dan kritis.
Seminar ini menekankan pentingnya sinergi antara masyarakat sipil, media, akademisi, dan lembaga pengawas pemilu guna membangun ekosistem demokrasi yang transparan dan akuntabel. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci dalam mencegah pelanggaran serta menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum strategis untuk memperkuat kesadaran kolektif sekaligus membangun jejaring pengawasan partisipatif di berbagai daerah. Selain itu, seminar ini juga menghasilkan sejumlah rekomendasi, antara lain penguatan pendidikan politik warga, digitalisasi sistem pelaporan pelanggaran pemilu, serta perlindungan hukum bagi pelapor dan relawan pengawas.
Sebagai penutup, Fahrizal mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak bersikap apatis terhadap proses demokrasi. “Demokrasi bukan hanya urusan elite politik, tetapi tanggung jawab seluruh warga negara. Tanpa partisipasi publik yang aktif dan kritis, demokrasi akan kehilangan maknanya,” tegasnya. (*)