Pinrang, Edarinfo.com – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Patampanua Malimpung 01 memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang menyebut adanya distribusi makanan tidak layak kepada penerima manfaat program makan bergizi.

Kepala SPPG Patampanua Malimpung 01, M. Ali, menegaskan informasi yang beredar tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Ia menyebut pihaknya telah melakukan verifikasi langsung ke sekolah dan kader posyandu terkait distribusi makanan pada 5 Mei 2026.

“Hasil verifikasi menunjukkan tidak ada keluhan maupun permasalahan terhadap menu makanan yang disalurkan,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Menurutnya, seluruh proses operasional SPPG dijalankan sesuai standar yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan menu harian disusun berdasarkan prinsip gizi seimbang serta dievaluasi secara berkala.

Selain itu, pengendalian mutu dilakukan melalui penyimpanan sampel makanan di setiap tahapan produksi dan dokumentasi rutin sebagai bagian dari evaluasi internal.

M. Ali juga menyampaikan bahwa SPPG Patampanua Malimpung 01 telah memenuhi sejumlah persyaratan administrasi dan kelayakan, di antaranya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Sertifikat Penjamah Pangan, serta sertifikasi halal.

Menu makanan program SPPG Patampanua Malimpung 01 yang terdiri dari nasi, lauk, sayur, tahu, dan buah, didokumentasikan sebelum proses pendistribusian kepada penerima manfaat pada 5 Mei 2026.

Dalam klarifikasinya, pihak SPPG turut menyoroti perbedaan antara dokumentasi visual yang beredar di media sosial dengan kondisi makanan yang sebenarnya didistribusikan kepada penerima manfaat.

“Visual yang beredar tidak mencerminkan standar penyajian maupun kualitas makanan yang diterapkan,” katanya.

Sebagai pembanding, SPPG memperlihatkan dokumentasi internal yang menunjukkan menu terdiri dari nasi, lauk, sayuran, tahu, dan buah yang telah disiapkan sebelum proses distribusi.

SPPG Patampanua Malimpung 01 juga menyatakan terbuka terhadap proses verifikasi dari berbagai pihak, termasuk media, untuk melihat langsung operasional di lapangan. Mereka menegaskan komitmennya menjaga kualitas layanan agar program berjalan sesuai standar.

Sebelumnya, isu dugaan makanan tidak layak mencuat setelah beredarnya dokumentasi visual di media dan media sosial. Sejumlah keluhan juga muncul terkait porsi lauk yang dinilai minim serta kondisi buah yang dianggap kurang segar.

Meski demikian, pihaknya menegaskan seluruh makanan yang disalurkan telah melalui proses pengawasan kualitas dan disusun sesuai standar gizi. Mereka juga mengimbau masyarakat agar menyampaikan informasi secara akurat dan berimbang guna menghindari kesalahpahaman. (*)