Jakarta, Edarinfo.com – Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Saleh menyoroti meningkatnya jumlah korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam rapat kerja bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Rahmat mengaitkan bencana yang terjadi dengan persoalan tata kelola perkebunan sawit di wilayah Sumatera.
Rahmat memulai dengan menyinggung perusahaan-perusahaan sawit yang menurutnya telah lama menikmati hasil perkebunan, namun tidak memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di tiga provinsi tersebut.
“Mereka itu sudah menikmati hasil puluhan tahun, menuai hasil sawit yang berada di kawasan hutan. Sekarang hampir 2,3 juta penduduk merasakan dampak banjir, mereka enak-enak tidur di Singapura sana. Kita tahu perusahaannya,” kata Rahmat Saleh dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Ia melanjutkan bahwa sebagian pemilik perusahaan sawit justru tinggal di luar negeri, sementara masyarakat lokal harus menghadapi dampak bencana. “Mereka tinggal di luar negeri, tapi uangnya mereka keruk, kemudian sekarang masyarakat menikmati banjir. Oleh karena itu, jangan sampai mereka melihat kita menderita kemudian tak dihukum,” sambungnya.
Rahmat kemudian memaparkan data terbaru mengenai bencana di wilayah utara Pulau Sumatera, yang hingga kemarin telah menelan ratusan korban jiwa. “Bapak Menteri yang kami hormati, satu nyawa bagi kita itu sangat berharga. Sekarang hampir 765 meninggal per kemarin, 650 belum kita temukan. Ini bencana besar, bukan main-main,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Rahmat juga menyinggung dinamika politik di Filipina. Ia membandingkan respons pemerintah negara tersebut ketika menghadapi bencana.
“Oleh karena itu, saya pernah membaca ya, tanggal kemarin itu tanggal 18 November itu kabinetnya Pak Ferdinand Marcos di Filipina. Mereka itu banjir penyebabnya, tapi gentlemen dua menterinya mengundurkan diri karena merasa, menganggap, tidak mampu mengatasi itu,” ucapnya.
Ia menilai bahwa pengunduran diri seorang menteri bukanlah tindakan yang salah, melainkan bentuk tanggung jawab.
“Jadi bukan sesuatu yang salah juga, kalau menteri yang tidak sanggup mengatasi ini mundur juga. Itu adalah tugas yang mulia menurut saya,” tambahnya. (*)
Artikel ini telah tayang sebelumnya di detiknews dengan judul, “Di Depan Raja Juli, Anggota DPR Contohkan Menteri yang Mundur gegara Bencana”