Parepare, Edarinfo.com – Dua fraksi DPRD Parepare menyoroti Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai mengalami kebocoran. Sektor parkir hingga Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) disebut belum dikelola maksimal oleh Pemkot Parepare, Sulawesi Selatan.
Sorotan itu mencuat dalam rapat paripurna pandangan akhir fraksi atas Ranperda APBD Perubahan 2025, Rabu (24/9/2025). Fraksi Gerindra dan Fraksi Gelombang Amanat Demokrasi (GAD) kompak menilai realisasi PAD Parepare masih jauh dari potensi riil.
Juru Bicara Fraksi Gerindra, Muhammad Husain Saud, menyebut PAD Parepare seharusnya bisa menyentuh angka Rp400–500 miliar. Namun, realisasi masih di bawah target akibat kebocoran di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD).
“Kebocoran terjadi pada pengelolaan pendapatan di Badan Keuangan Daerah, sektor parkir di bawah Dinas Perhubungan, serta penerimaan PBG di Dinas PUPR,” ungkap Husain.
Gerindra mendorong Pemkot segera melakukan digitalisasi sistem pelayanan dan pembayaran. Menurut Husain, migrasi ke platform digital akan meminimalisir kebocoran, meningkatkan kepatuhan wajib bayar, sekaligus memberi kemudahan dan transparansi bagi masyarakat.
Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Gelombang Amanat Demokrasi, Ibrahim Suanda, menilai sektor pajak dan retribusi juga masih jauh dari potensi riil. “Hal ini mengondisikan adanya kebocoran, apalagi beban anggaran semakin berat untuk membiayai 18 program unggulan,” tegasnya.
Menanggapi kritikan tersebut, Wali Kota Parepare Tasming Hamid berjanji membenahi pengelolaan pendapatan daerah. Ia menegaskan potensi PAD akan dimaksimalkan tanpa menambah beban masyarakat.
“Nanti pembahasan tahun 2026 kita betul-betul lebih memaksimalkan potensi yang ada. Tapi tidak sampai membebani masyarakat,” ujar Tasming.
Artikel ini telah tayang sebelumnya dengan judul “2 Fraksi DPRD Parepare Soroti Pemkot soal Kebocoran PAD Sektor Parkir-PBG”