Sidrap, Edarinfo.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sidenreng Rappang (Sidrap) menggelar aksi unjuk rasa di depan Polres dan gedung DPRD Sidrap, Jalan Poros Parepare–Wajo, Ahad (31/8/2025).
Dalam aksinya, massa menutup sebagian ruas jalan dengan membakar ban bekas dan berorasi secara bergantian. Kondisi tersebut membuat arus lalu lintas dari dua arah terpaksa dialihkan.
Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari aparat gabungan, mulai dari Polres Sidrap, TNI Kodim 1420 Sidrap, Satpol PP, hingga petugas pemadam kebakaran dan tenaga kesehatan dari Puskesmas Empagae yang disiagakan di lokasi.
Ketua Umum HMI Cabang Sidrap, Faiz Ansorullah, menyampaikan bahwa aksi tersebut membawa lima tuntutan utama. Berikut isi lengkap tuntutan HMI Sidrap:
• Mendesak dilakukan investigasi independen, transparan, dan akuntabel terhadap oknum polisi yang menyebabkan meninggalnya almarhum Affan Kurniawan serta memprosesnya secara hukum tanpa pandang bulu.
• Mengutuk segala bentuk kekerasan dan tindakan represif aparat kepolisian dalam menghadapi aspirasi rakyat, khususnya mahasiswa, karena bertentangan dengan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI Pasal 13 dan 14.
• Menuntut pembebasan massa aksi dari mahasiswa, jurnalis, dan masyarakat yang ditangkap pada aksi di Jakarta 25 dan 28 Agustus, dengan jumlah saat ini tercatat 951 orang.
• Mendesak Presiden RI untuk segera membatalkan kenaikan gaji DPR serta berbagai tunjangan yang dianggap tidak masuk akal.
• Mendesak pemerintah menerbitkan Perppu Perampasan Aset.
“Kami hadir dengan lima tuntutan. Harapannya, ini bukan hanya didengar, tetapi benar-benar diperjuangkan hingga tingkat pusat,” tegas Faiz dalam orasinya.
Aspirasi mahasiswa tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Sidrap, Takyuddin Masse, bersama seluruh fraksi DPRD. Mereka berjanji akan menindaklanjuti aspirasi itu ke tingkat provinsi maupun pusat.
Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif, juga hadir di tengah aksi. Mantan anggota DPRD Sulsel itu menyatakan dukungan agar aspirasi mahasiswa dapat diperjuangkan di pemerintahan pusat.
Aksi berlangsung kondusif dan diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama untuk mengawal tuntutan tersebut. (*)