Jakarta,Edarinfo.com – Anggota Komisi V DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku, Saadiah Uluputty, mendesak penguatan kinerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) demi keselamatan rakyat. Desakan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V dengan Kepala BMKG dan Kepala Basarnas di Kompleks DPR/MPR RI, Senayan.rabu 27 Agustus 2025
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyoroti rendahnya serapan anggaran BMKG hingga Agustus 2025 yang baru mencapai 48,38 persen secara keuangan dan 56,27 persen secara fisik. Menurutnya, keterlambatan ini dapat mengganggu kinerja BMKG, terutama dalam memberikan layanan informasi cuaca yang sangat dibutuhkan masyarakat.
“Nelayan dan petani adalah kelompok yang paling rentan terhadap perubahan cuaca ekstrem. Mereka membutuhkan informasi cepat dan akurat dari BMKG, bukan hanya sekadar mengandalkan pengalaman tradisional. Data harian bahkan informasi prakiraan tiga harian perlu disampaikan secara luas dan mudah diakses,” tegas Saadiah.
Saadiah menambahkan, keterlambatan penyampaian informasi sering kali berdampak pada keselamatan jiwa sekaligus menimbulkan kerugian ekonomi. Ia mencontohkan kasus di Maluku, di mana jumlah korban jiwa dari kalangan nelayan terus meningkat dari tahun ke tahun akibat cuaca ekstrem yang tidak terprediksi. Oleh karena itu, ia mendorong adanya inovasi teknologi dan penggunaan aplikasi yang dapat menjangkau masyarakat hingga pelosok.
Selain BMKG, Saadiah juga menyoroti Basarnas yang memiliki peran vital dalam merespons bencana. Ia mengingatkan bahwa kerja Basarnas tidak mengenal waktu dan membutuhkan kesiapsiagaan penuh 24 jam. Namun, ketergantungan penuh pada APBN sering kali memperlambat respon cepat yang dibutuhkan di lapangan.
“Setiap kali bencana terjadi, Basarnas adalah pihak pertama yang dicari masyarakat. Karena itu, kita harus memastikan ada skema pembiayaan alternatif di luar APBN, sehingga tidak ada kendala birokratis yang menghambat. Transparansi, akuntabilitas, serta keberlanjutan anggaran juga harus dipastikan,” ujarnya.
Dengan dorongan ini, Saadiah menegaskan komitmennya agar Komisi V DPR RI mengawal secara serius sinergi antara BMKG dan Basarnas. Menurutnya, keselamatan rakyat bukan hanya soal kinerja teknis, melainkan juga keberpihakan kebijakan dan konsistensi dalam penganggaran negara.
“Pembangunan infrastruktur penting, tapi keselamatan manusia jauh lebih penting. BMKG dan Basarnas harus bekerja dengan dukungan penuh agar masyarakat, terutama nelayan dan petani, bisa merasa lebih aman dalam menjalani aktivitas sehari-hari,” pungkas Saadiah Uluputty.(*)