Opini, Edarinfo.com– Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2023 mengungkap kenyataan pahit: Nusa Tenggara Timur (NTT) menduduki peringkat pertama sebagai daerah rawan pangan di Indonesia. Sebanyak 14,68% warga NTT mengalami kerawanan pangan sedang hingga berat, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 4,5%. Fakta ini mencerminkan kegagalan dalam memastikan kebutuhan pangan yang cukup, bermutu, beragam, dan terjangkau secara berkelanjutan.
Akar Masalah Kerawanan Pangan
Kerawanan pangan di NTT bukanlah fenomena baru. Penyebabnya adalah kombinasi kompleks antara kondisi alam, keterbatasan sosial-ekonomi, dan kebijakan yang tidak terintegrasi. Berikut adalah beberapa faktor utama:
- Kondisi Geografis dan Iklim: NTT memiliki curah hujan rendah, musim kering panjang, dan tanah berbatu yang kurang subur. Bencana kekeringan akibat fenomena El Niño semakin memperburuk situasi, membuat aktivitas pertanian sulit berlangsung sepanjang tahun.
- Pertanian Tradisional dan Subsisten: Sebagian besar petani di NTT masih bergantung pada pertanian subsisten. Ketika gagal panen terjadi, mereka langsung menghadapi ancaman kekurangan pangan. Minimnya pengetahuan dan adaptasi teknologi pertanian modern memperburuk keadaan.
- Infrastruktur yang Terbatas: Infrastruktur pertanian, seperti irigasi, embung, jalan, dan fasilitas penyimpanan, sangat minim. Akibatnya, biaya distribusi dan logistik menjadi mahal, membuat harga pangan lokal tidak kompetitif.
- Ketergantungan pada Beras: Pergeseran konsumsi pangan masyarakat dari umbi-umbian, sorgum, dan jagung ke beras sejak akhir 1990-an memperburuk situasi. Program Orde Baru yang mendorong dominasi beras telah mengikis keberagaman pangan lokal.
Produksi Beras yang Tidak Memadai
Data BPS tahun 2024 menunjukkan bahwa luas panen padi di NTT turun sebesar 9,13%, dari 184,70 ribu hektar pada tahun 2023 menjadi 167,8 ribu hektar. Produksi gabah kering giling (GKG) juga mengalami penurunan sebesar 7,81%, dari 766,81 ribu ton menjadi 706,9 ribu ton. Dengan kebutuhan konsumsi beras mencapai 652 ribu ton per tahun, NTT menghadapi defisit sebesar 238 ribu ton yang harus ditutup dengan pasokan dari luar daerah, seperti Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.
Namun, ketergantungan pada pasokan luar daerah sangat berisiko. Awal tahun 2023, misalnya, NTT mengalami krisis beras akibat keterlambatan pengiriman. Situasi ini mempertegas perlunya solusi jangka panjang yang tidak hanya bergantung pada impor beras.
Kembali ke Pangan Lokal
Wilayah NTT bukanlah kawasan ideal untuk budidaya padi skala besar. Luas sawah irigasi hanya 185.737 hektar, dengan produksi tertinggi berada di Manggarai Barat, sementara daerah lain seperti Lembata mencatat produksi sangat rendah. Selain itu, kelangkaan pupuk dan serangan hama sering kali menyebabkan gagal panen.
Untuk itu, diversifikasi pangan dengan kembali ke pangan lokal seperti jagung, sorgum, dan umbi-umbian harus menjadi prioritas. Sayangnya, kampanye konsumsi pangan lokal sering kali bersifat sementara. Setelah defisit beras teratasi, perhatian terhadap pangan lokal kembali meredup.
Produksi pangan lokal pun menghadapi tantangan karena kurangnya perhatian dari pemerintah dan masyarakat, terutama generasi muda yang semakin menggemari produk berbasis gandum atau terigu. Jika tidak ditangani serius, keragaman pangan lokal di NTT berisiko punah.
Rekomendasi Solusi
Untuk mengatasi kerawanan pangan di NTT, diperlukan langkah-langkah strategis dan berkelanjutan, di antaranya:
- Penguatan Infrastruktur Pertanian: Pembangunan irigasi, embung, jalan, dan fasilitas penyimpanan harus menjadi prioritas.
- Peningkatan Kapasitas Petani: Edukasi teknologi pertanian modern dan tahan iklim harus digalakkan.
- Diversifikasi Pangan: Pemerintah harus mendukung pengembangan dan pemasaran pangan lokal secara konsisten, tidak hanya saat terjadi defisit beras.
- Kebijakan Berbasis Bukti: Semua intervensi harus didasarkan pada data dan penelitian yang mendalam agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Kerawanan pangan di NTT adalah tantangan multidimensi yang membutuhkan solusi holistik. Ketergantungan pada beras harus dikurangi dengan mendorong diversifikasi pangan lokal. Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, NTT dapat mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan, sekaligus melestarikan warisan pangan lokalnya.
Penulis: Muhammad Irvan Mahmud Asia (Direktur Eksekutif Pusat Pengkajian Agraria & Sumber Daya Alam (PPASDA) dan Ketua Bidang Pertanian & Ketahanan Pangan DPP Asosiasi Lembaga Peningkatan Kapasitas SDM Indonesia (ALPEKSI))
Editor: Hamka Pakka