Jakarta, Edarinfo.com — Bakumham Asosiasi Lembaga Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Indonesia (ALPEKSI) menargetkan melatih 1.000 paralegal bersertifikat sepanjang tahun 2025. Program ini bertujuan meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu melalui mediator hukum yang terakreditasi.
Pembina Bakumham ALPEKSI, Dr. David Khan, S.H., M.H., menegaskan komitmen lembaganya dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
“Bakumham ALPEKSI merupakan organisasi bantuan hukum yang terakreditasi dan siap memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar David dalam konferensi pers di Sekretariat DPP ALPEKSI, Tanah Abang, Jakarta, Kamis (16/1/2025).
David menjelaskan, selain memberikan layanan bantuan hukum, Bakumham ALPEKSI bekerja sama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk menyelenggarakan pelatihan paralegal bersertifikat. Pelatihan ini dirancang untuk mencetak mediator hukum yang kompeten dalam membantu masyarakat menyelesaikan berbagai persoalan hukum.
Ketua Umum ALPEKSI, Julia Putri Noor, menambahkan, program pelatihan ini ditargetkan menghasilkan minimal 1.000 paralegal bersertifikat CPLA (Certified Paralegal Legal Assistant).
“Kami menyelenggarakan pelatihan secara offline dan online, dengan jumlah peserta maksimal 25 orang per kelas. Program ini terbuka untuk masyarakat umum, khususnya mereka yang ingin berkontribusi di bidang hukum, baik di dunia pendidikan maupun sektor profesional lainnya,” kata Julia.
Menurut Julia, keberadaan paralegal diharapkan dapat menjadi solusi hukum yang lebih efisien, terutama dalam menyelesaikan persoalan hukum sederhana tanpa perlu melibatkan institusi formal seperti kepolisian atau pengadilan.
“Dengan adanya para paralegal, kami optimistis dapat membantu mempercepat penanganan masalah hukum di tengah masyarakat,” ujarnya.
ALPEKSI juga berharap program ini dapat memperluas akses bantuan hukum gratis serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memahami dan menegakkan hukum secara mandiri.(*)