Makassar, Edarinfo.com – Masalah perlindungan dan pemenuhan hak-hak kelompok rentan di Sulawesi Selatan masih menjadi tantangan yang mendesak. Ruang untuk mengadvokasi aspirasi mereka kepada pemerintah terbilang sempit, sehingga kebutuhan kelompok ini belum sepenuhnya terakomodasi.
Untuk mengatasi hal tersebut, SETARA Institute menggelar Workshop “Komunikasi Strategis untuk Peningkatan Partisipasi Kelompok Rentan dalam Demokrasi” selama dua hari pada 19-20 November 2024 di Makassar. Kegiatan ini melibatkan Koalisi ASPIRASI Sulsel dan sejumlah organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu-isu kelompok rentan, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, minoritas agama, masyarakat adat, dan berbagai identitas gender.
Workshop ini bertujuan untuk membekali peserta dengan kemampuan praktis dalam membuat konten kampanye digital dan menyusun kertas kebijakan sebagai alat advokasi di ruang publik. Selain itu, kegiatan ini berfungsi sebagai forum konsolidasi menjelang Tudang Sipulung “Merancang Demokrasi Inklusif: Menguatkan Suara Kelompok Rentan di Sulawesi Selatan,” yang akan berlangsung pada 21 November 2024. Acara ini akan mempertemukan para calon gubernur dengan Koalisi ASPIRASI Sulsel dan masyarakat.
Dalam workshop tersebut, empat konten kampanye dan draft kertas kebijakan dihasilkan, berisi usulan langkah-langkah untuk memperkuat komitmen pemerintah dalam pemenuhan hak-hak kelompok rentan. Beberapa rekomendasi utama mencakup:
1. Perlindungan Masyarakat Adat : Pemerintah diharapkan mempercepat pembentukan kebijakan yang mengakui hak-hak masyarakat adat dan sumber daya alam mereka.
2. Akses Inklusif untuk Disabilitas : Memastikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam Pilkada 2024.
3. Pendidikan Kesetaraan Gender : Mendorong pemahaman dan pendidikan mengenai kesetaraan gender di berbagai institusi.
4. Penghapusan Kebijakan Diskriminatif : Menghapus kebijakan yang membatasi hak-hak kelompok rentan.
Rekomendasi-rekomendasi ini akan disampaikan langsung kepada calon gubernur Sulawesi Selatan dalam acara Tudang Sipulung, memastikan isu-isu kelompok rentan tidak hanya menjadi perbincangan, tetapi juga dipertimbangkan dalam program perencanaan daerah oleh calon pemimpin.
Melalui langkah ini, SETARA Institute berkomitmen untuk memperkuat suara kelompok rentan dan memastikan hak-hak mereka terintegrasi dalam kebijakan publik.(*)