Makassar, Edarinfo.com – Kabupaten Bulukumba kembali menjadi sorotan terkait isu pertambangan ilegal yang semakin merajalela. Fajrin Sultan, seorang aktivis peduli lingkungan, menyoroti lemahnya pengawasan dan tindakan tegas dari pemerintah daerah serta aparat penegak hukum di wilayah Polres Bulukumba.
Menurut Fajrin, Bupati Bulukumba, H.A. Muchtar Ali Yusuf, dianggap tidak mampu dan tidak sungguh-sungguh dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di daerahnya. Hal ini dibuktikan dengan masih beroperasinya perusahaan-perusahaan tambang tanpa memiliki izin yang sah.
“Bapak Bupati Bulukumba yang kita kenal dengan segudang pengalamannya sebagai pengusaha bahkan sampai keluar negeri, ternyata tidak mampu mengurusi pembinaan dan pengawasan pada sektor pertambangan di Butta Panrita Lopi,” ungkap Fajrin.
Selain itu, Fajrin juga menyoroti peran aparat penegak hukum di Polres Bulukumba yang dianggap tidak memiliki keberanian untuk menindak tegas para “mafia tambang” yang beroperasi di wilayah tersebut.
“Polres Bulukumba ini seolah-olah tidak peduli, tidak bisa diharapkan untuk menindak para mafia tambang,” tegas Fajrin.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Fajrin menawarkan solusi dengan membentuk satuan tugas terpadu yang khusus menangani isu tambang ilegal di Kabupaten Bulukumba. Ia berharap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dapat bersungguh-sungguh dalam menjalankan amanat konstitusi dan undang-undang demi kesejahteraan rakyat.
“Segera bentuk satgas terpadu tambang ilegal di Kabupaten Bulukumba, sehingga dengan solusi ini kita yakini bahwa Pemerintah Daerah betul-betul serius mengurusi soal tambang, jangan biarkan Polres Bulukumba berjuang sendiri,” pungkas Fajrin.(*)