Jakarta, Edarinfo.com– Di saat tahapan pemilu 2024 berjalan hingga pemungutan suara, Forum Politisi Muda Indonesia (FPMI) juga terus memasifkan gerakan edukasi dan campaign untuk pemilu bersih dan damai 2024 baik itu dilakukan secara nasional maupun di beberapa daerah. Mereka gencar bersuara untuk melawan Money Politic, Hoax Campaign, Black Campaign, dan Politik Identitas, baik secara virtual maupun offline.
Usai perhelatan pilpres dan pileg 2024 tersebut, gerakan FPMI mendapat perhatian dan apresiasi positif dari sejumlah pimpinan parpol di pusat hingga daerah.
Diantaranya, Ketua DPP PSI Bidang Pembinaan Fraksi dan Anggota Legislatif, Ariyo Bimo, menyebut bahwa Forum Politisi Muda Indonesia mewakili visi bersama generasi muda mencapai Indonesia Emas 2045. Mereka para politisi muda berbagi dan saling melengkapi gagasan untuk memajukan Indonesia, tanpa tersekat oleh bendera partai.
“Saya juga mendengar mereka akan mengadvokasi gagasan pembatasan masa jabatan anggota legislatif, ini adalah gagasan cerdas, progresif dan mencerminkan kebutuhan dunia politik saat ini dan masa mendatang”, ungkapnya, Rabu 20/03/24.
Ariyo menambahkan bahwa pergerakan FPMI sangat cair, menembus kebekuan komunikasi politik yang selama ini banyak tersandera kepentingan berkuasa. FPMI perlu didukung dan dilihat sebagai salah satu media rekonsiliasi politik gagasan. Salah satu yang terkuat untuk masa depan Indonesia.
Hal semisal juga terdengar dari Provinsi Sumatera Utara. Menurut Ketua DPRD Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Serdang Bedagai, H Ali Muhammad Madhy menyebut FPMI sebagai terobosan yang menarik, bukti kebhinekaan yang sangat apik di tangan anak muda.
“Saya pikir jarang kita menemukan organsiasi yang diisi oleh anak muda dari ragam berbagai warna politik dan ideologi namun berada dalam rumah yang sama. Dan kita berharap FPMI terus konsisten untuk menyuarakan apa yang menjadi kepentingan anak muda di dalam perpolitikan di tanah air”, imbuhnya.
Begitupun di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), hal serupa di utarakan oleh Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi DIY, Arief Noor Hartanto. Ia mengungkapkan bahwa selalu ada perubahan dalam setiap dinamika demokrasi. Katanya perubahan selalu membutuhkan penggerak dan penjaga arah, agar demokrasi tidak pernah ingkar pada janjinya.
“Dan saya pikir FPMI sebagai representatif kaum muda di kancah politik, layak mendapatkan peran dan kepercayaan sebagai pengawal dan penjaga demokrasi”, paparnya.
Masih di Yogyakarta, hal senada diungkapkan oleh Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi DIY, Danang Wahyu Broto. Pihaknya sangat mengapresiasi kehadiran FPMI, ia berharap apa yang telah dicetuskan FPMI menjadi percontohan bagi kaum muda lainnya di Indonesia.
“Kegiatan yang dilakukan sangat positif untuk demokrasi kita”, ungkap Eks Ketua DPD Gerindra DIY tersebut.
Sementara dari timur Indonesia, Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Sulawesi Utara, turut mengapresiasi gerakan yang dilakukan FPMI, Yusra menyampaikan kebanggaan dan rasa syukur karena FPMI melibatkan seluruh kader muda parpol, termasuk PKB. Lebih jauh ia menuturkan bahwa FPMI adalah wujud dari tatanan demokrasi yang inklusif serta implementasi dari kuatnya kaderisasi anak muda di partai politik.
“Kita berharap FPMI lebih giat lagi dalam mengkampanyekan politik yang inklusif dan bermartabat sesuai dengan cita-cita reformasi, dan apabila FPMI akan terus di rel yang ideal maka saya pastikan DPW PKB Sulut akan terus memberikan support kegiatan FPMI”, harapnya.
Di tempat terpisah, Bendahara DPD Golkar Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, M. Fathul Faqih menuturkan hal serupa. Ia mengapresiasi positif atas apa yang terus diperjuangkan oleh FPMI.
“Teman-teman politisi muda di FPMI harus kita berikan jempol, mereka berani muncul di permukaan dan menyuarakan apa yang menjadi idealitas, di tengah ketakutan oleh sejumlah politisi yang tersandera oleh kepentingan politik”, ungkapnya.
Terpisah, Bendahara Presnas FPMI, Amul Hikma Budiman menjelaskan pihaknya ke depan akan menjadi leading dalam menyuarakan pembatasan masa jabatan bagi anggota legislatif untuk tahun 2029 serta turut menjadi bagian dalam pengarusutamaan kaum rentan atau marginal di Pemilihan Kepala Daerah serentak se-Indonesia tahun 2024.(*)